TAHUN 1978

KONGGRES KEHUTANAN SEDUNIA KE VIII DI JAKARTA

Prangko Seri : Konggres Kehutanan Sedunia Ke VIII di Jakarta

Tanggal Penerbitan : 16 October 1978

TAHUN 1978

INTERNATIONAL ANTI-APARTHEID

Prangko Peringatan : International Anti-Apartheid Year (1978)

Tanggal Penerbitan : 16 Agustus 1978

TAHUN 1978

KONGGRES GURU SEDUNIA DI JAKARTA

KONGGRES GURU SEDUNIA DI JAKARTA

KONGGRES GURU SEDUNIA DI JAKARTA

Persatuan Guru Republik Indonesia (disingkat PGRI) adalah organisasi di Indonesia yang anggotanya berprofesi sebagai guru. Organisasi ini didirikan dengan semangat perjuangan para guru pribumi pada zaman Belanda, pada tahun 1912 dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB).
SEJARAH BERDIRINYA PGRI

Pada awalnya organisasi perjuangan guru-guru pribumi pada zaman Belanda berdiri pada tahun 1912 dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB).

Organisasi ini bersifat unitaristik yang anggotanya terdiri dari para guru bantu, guru desa, kepala sekolah, dan penilik sekolah. Dengan latar pendidikan yang berbeda-beda, mereka umumnya bertugas di sekolah desa dan sekolah rakyat angka dua.

Tidak mudah bagi PGHB memperjuangkan nasib para anggotanya yang memiliki pangkat, status sosial dan latar belakang pendidikan yang berbeda. Sejalan dengan keadaan itu, di samping PGHB berkembang pula organisasi guru baru antara lain Persatuan Guru Bantu (PGB), Perserikatan Guru Desa (PGD), Persatuan GuruAmbachtsschool (PGAS), Perserikatan Normaalschool (PNS), Hogere Kweekschool Bond (HKSB), disamping organisasi guru yang bercorak keagamaan, kebangsaan atau lainnya seperti Christelijke Onderwijs Vereneging (COV), Katolieke Onderwijsbond (KOB), Vereneging Van Muloleerkrachten (VVM), dan Nederlands Indische Onderwijs Genootschap (NIOG) yang beranggotakan semua guru tanpa membedakan golongan agama.

Kesadaran kebangsaan dan semangat perjuangan yang sejak lama tumbuh mendorong para guru pribumi memperjuangkan persamaan hak dan posisi terhadap pihak Belanda. Hasilnya antara lain adalah kepala HIS yang dulu selalu dijabat oleh orang Belanda, satu per satu pindah ke tangan orang Indonesia. Semangat perjuangan ini makin berkobar dan memuncak pada kesadaran dan cita-cita kemerdekaan. Perjuangan guru tidak lagi perjuangan perbaikan nasib, tidak lagi perjuangan kesamaan hak dan posisi dengan Belanda, tetapi telah memuncak menjadi perjuangan nasional dengan teriak “merdeka”.

Pada tahun 1932 nama Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB) diubah menjadi Persatuan Guru Indonesia (PGI). Perubahan nama ini mengejutkan pemerintah Belanda, karena kata “Indonesia” yang mencerminkan semangat kebangsaan sangat tidak disenangi oleh Belanda. Sebaliknya kata “Indonesia” ini sangat didambakan oleh guru dan bangsa Indonesia.

Pada zaman pendudukan Jepang segala organisasi dilarang, sekolah ditutup, Persatuan Guru Indonesia (PGI) tidak dapat lagi melakukan aktivitas.

Semangat proklamasi 17 Agustus 1945 menjiwai penyelenggaraan Kongres Guru Indonesia pada tanggal 24-25 November 1945 di Surakarta. Melalui kongres ini segala organisasi dan kelompok guru yang didasarkan atas perbedaan tamatan, lingkungan pekerjaan, lingkungan daerah, politik, agama dan suku, sepakat dihapuskan. Mereka adalah guru-guru yang aktif mengajar, pensiunan guru yang aktif berjuang, dan pegawai pendidikan Republik Indonesia yang baru dibentuk. Mereka bersatu untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam kongres inilah, pada tanggal 25 November 1945 - seratus hari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) didirikan.

Dengan semangat pekik “merdeka” bertalu-talu, di tengah bau mesiu pemboman oleh tentara Inggris atas studio RRI Surakarta, mereka serentak bersatu untuk mengisi kemerdekaan dengan tiga tujuan:

1. Mempertahankan dan menyempurnakan Republik Indonesia.
2. Mempertinggi tingkat pendidikan dan pengajaran sesuai dengan dasar-dasar kerakyatan.
3. Membela hak dan nasib buruh umumnya, guru pada khususnya.

Sejak Kongres Guru Indonesia itu, semua guru Indonesia menyatakan dirinya bersatu di dalam wadah Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).

Dari Wikipedia

Prangko Seri : Konggres Guru Sedunia di Jakarta
Tanggal Penerbitan 01 Agustus 1978

TAHUN 1978

WAYANG

WAYANG - 1978

Prangko Seri : Wayang

Tanggal Penerbitan : 22 Juli 1978

TAHUN 1978 

CEGAH PENYAKIT DARAH TINGGI

CEGAH PENYAKIT DARAH TINGGI - 1978

Perangko Seri : Cegah Penyakit Darah Tinggi

Tanggal Penerbitan : 17 Juni 1978

TAHUN 1978

WORLD CUP

Prangko Seri : World Cup

Tanggal Penerbitan : 01 Juni 1978

TAHUN 1978

ORGANISASI PEMBEBASAN PALESTINA

1978 - ORGANISASI PEMBEBASAN PALESTINA

1978 - ORGANISASI PEMBEBASAN PALESTINA

Prangko Seri : Organisasi Pembebasan Palestina
Tanggal Penerbitan : 15 Mei 1978

TAHUN 1978

PENINGKATAN PENGGUNAAN AIR SUSU IBU

Prangko Peringatan : Peningkatan Penggunaan Air Susu Ibu

Tanggal Penerbitan : 07 April 1978

TAHUN 1978

KONPERENSI UNDP

KONPERENSI UNDP

KONPERENSI UNDP

KERJASAMA TEHNIK ANTAR NEGARA-NEGARA BERKEMBANG
Bagi Indonesia, khususnya Kementerian Luar Negeri, kerja sama teknik merupakan bagian integral dari kebijakan luar negeri. Kerja sama teknik adalah salah satu alat yang mendukung upaya-upaya diplomasi RI di forum bilateral, regional maupun internasional. Seiring dengan meningkatnya kapasitas Indonesia, sejak tahun 1981 Indonesia bekerja sama dengan Japan International Cooperation Agency  (JICA) memberikan bantuan teknik kepada negara-negara berkembang di kawasan Asia, Afrika, Pasifik, bahkan Amerika Latin. Bantuan teknik yang diberikan berupa pelatihan dan pengiriman tenaga ahli. Hingga saat ini ribuan peserta dari banyak negara di dunia telah berkunjung ke Indonesia untuk mengikuti berbagai pelatihan teknik.

Untuk lebih mengembangkan program-program kerja sama teknik tersebut, Kemlu telah membentuk Direktorat Kerja Sama Teknik, dibawah Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, pada tahun 2006. Dalam menjalankan tugasnya, Kemlu senantiasa bekerja sama dengan instansi teknis, LSM dan nara sumber yang kompeten di dalam penyelenggaraan program-program kerja sama tekniknya. Tidak dapat dipungkiri ada pihak-pihak yang skeptis terhadap manfaat bantuan teknik bagi Indonesia, terutama mereka yang mengukur hasilnya dari sesuatu yang “tangible” dan dapat dirasakan serta merta, padahal dampak dari kerja sama teknik bisa saja “intangible”. Pada dasarnya kerja sama teknik adalah proses panjang yang dampaknya baru dapat dirasakan di masa mendatang.

I. Pembentukan

Perkembangan kerja sama teknik Indonesia tidak dapat dilepaskan dari upaya-upaya PBB untuk membantu negara-negara berkembang dalam mengatasi ketertinggalannya. Konferensi PBB di Argentina pada tahun 1978 dapat dikatakan bersejarah karena telah melahirkan  Buenos Aires Plan of Action (BAPA) yang menjadi tonggak bagi Kerja sama Teknik antar Negara Berkembang (KTNB). Majelis Umum PBB melalui berbagai resolusi dan keputusannya telah menegaskan arti penting dan validitas KTNB. Semua negara dan badan-badan PBB telah dihimbau untuk melaksanakan rekomendasi-rekomendasi yang ada di BAPA.

KTNB yang pada dasarnya adalah kerja sama teknik Selatan-Selatan, bertujuan untuk mewujudkan kemandirian dan percepatan pembangunan di negara-negara berkembang. Kerja sama teknik juga merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kemitraan antar negara. Melalui berbagai kegiatan dalam kerangka kerja sama teknik, diharapkan akan terjadi saling tukar informasi, pengalaman serta menciptakan dasar yang kuat bagi kerja sama antara Indonesia dan negara-negara peserta. Melalui kerja sama Selatan-Selatan ini negara-negara berkembang diharapkan dapat saling membantu dalam pembangunan untuk mengurangi ketergantungan kepada negara maju dan mengejar ketertinggalannya, terutama mengingat adanya kecenderungan jenuhnya bantuan negara-negara maju atau aid fatique kepada negara-negara berkembang.

Indonesia telah banyak belajar dari negara-negara maju.

Seiring dengan meningkatnya kapasitas Indonesia, baik kapasitas SDM maupun kapasitas kelembagaan, sejak tahun 1981 Indonesia bekerja sama dengan Japan International Cooperation Agency  (JICA) mulai memberikan bantuan teknik dalam rangka program KTNB kepada negara-negara berkembang di kawasan Asia, Afrika, Pasifik, bahkan Amerika Latin, dalam bentuk pelatihan dan pengiriman tenaga ahli. Melalui berbagai program tersebut, ribuan peserta telah berkunjung ke Indonesia untuk mengikuti berbagai pelatihan.

Untuk mengembangkan program-program kerja sama teknik tersebut, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia membentuk Direktorat Kerja Sama Teknik pada tahun 2006. 

Direktorat ini bertugas untuk menjalankan program-program di mana negara-negara berkembang lainnya dapat meningkatkan kapasitasnya, mengembangkan kemitraan antar negara, memahami budaya serta tradisi Indonesia dan mempromosikan kapasitas yang dimiliki Indonesia. Selain itu, Direktorat Kerja Sama Teknik juga bertujuan untuk memperkuat dan mengembangkan kerja sama teknik Indonesia dalam kerangka pembangunan dan kerja sama internasional. Direktorat ini bertugas untuk memajukan kerja sama teknik di berbagai bidang, termasuk politik, keamanan, ekonomi, keuangan, pembangunan, sosial budaya, dan iptek.

Berdirinya Direktorat Kerja Sama Teknik telah memberikan ruang yang lebih luas bagi Indonesia untuk memberikan bantuan teknik bagi negara-negara lain, melalui program pelatihan, pengiriman ahli, lokakarya, pemagangan dan pemberian bantuan peralatan yang dibiayai oleh APBN. Berbagai pengalaman Indonesia telah dibagikan kepada negara-negara berkembang lain yang membutuhkan. Topik dan isu-isu baru yang menjadi perhatian dan kepentingan negara-negara berkembang telah pula dituangkan menjadi topik pelatihan seperti perubahan iklim, energi terbarukan, pertanian, kehutanan, penanggulangan bencana, perikanan, kredit mikro, pemberdayaan perempuan serta demokrasi dan good governance. Dengan demikian, Indonesia tidak lagi menjadi Negara penerima semata, namun telah juga menjadi pemberi, atau pada tingkatan tertentu telah menjadi donor atau resource country.

Meningkatnya status Indonesia sebagai negara donor atau lebih tepatnya negara pemberi bantuan pembangunan bukan berarti Indonesia tidak lagi membutuhkan bantuan teknik dari negara maju dan lembaga donor internasional baik dalam bentuk keuangan, tenaga ahli atau narasumber serta peralatan. Sebagai negara berkembang Indonesia tetap memerlukan peningkatan kapasitas untuk mengejar ketertinggalannya dari negara-negara maju. Masa depan kerja sama teknik Indonesia akan sangat tergantung kepada beberapa hal seperti ketersediaan anggaran, SDM dan kelembagaan. Adanya suatu lembaga yang kuat dan berfungsi penuh sebagai pelaksana kerja sama teknik dan didukung oleh anggaran yang kuat pula, akan menjamin “sustainability” program-program kerja sama teknik Indonesia.

II. Kegiatan

Bagi Indonesia, khususnya Kementerian Luar Negeri,  kerja sama teknik merupakan bagian integral dari kebijakan luar negerinya, kerja sama teknik menjadi alat diplomasi yang akan mendukung upaya-upaya diplomasi RI di forum bilateral, regional maupun internasional. Namun demikian, Kementerian Luar Negeri tidak mengesampingkan aspek teknisnya yakni alih teknologi, pengetahuan dan pengalaman dalam setiap bantuan tekniknya. Oleh karenanya Kemlu senantiasa bekerja sama dengan instansi teknis, LSM dan nara sumber yang kompeten di dalam penyelenggaraan program-program kerja sama tekniknya. Program-program tersebut, telah memberikan manfaat bagi negara berkembang lain sesuai dengan kebutuhan negara penerima. Tidak dapat dipungkiri ada pihak-pihak yang skeptis terhadap manfaat bantuan teknik bagi Indonesia, terutama mereka yang mengukur hasilnya dari sesuatu yang “tangible” dan dapat dirasakan serta merta, padahal dampak dari kerja sama teknik bisa saja “intangible”. Pada dasarnya kerja sama teknik adalah proses panjang yang dampaknya baru dapat dirasakan di masa mendatang.

Di dalam penentuan program kerja sama teknik, prioritas kebijakan luar negeri RI selalu menjadi rujukan. Selain itu, permintaan khusus dari negara lain juga menjadi dasar perumusan program sepanjang Indonesia memiliki kapasitas. Mengenai pembiayaan, Indonesia memiliki empat skema pembiayaan yaitu melalui rupiah murni (APBN), kerja sama segi tiga dengan donor, pembiayaan bersama antara Indonesia dengan negara penerima, serta  pembiayaan penuh dari negara donor atau organisasi internasional. Dalam konteks nasional, Kemlu dan instansi teknis telah bekerja sama di dalam pembiayaan program. Kerja sama segitiga di dalam penyelenggaraan program peningkatan kapasitas sangat diperlukan dalam rangka menjaga keberlanjutannya (sustainability), karena membutuhkan biaya yang besar, sedangkan Indonesia masih menghadapi kendala anggaran.

Kegiatan Direktorat Kerja sama Teknik menekankan pada program pembangunan mandiri yang berorientasi pada tindakan, pragmatis dan realistis. Sejak pembentukannya Direktorat Kerja sama Teknik bersama dengan Kementerian teknis, organisasi internasional, berbagai institusi dan LSM telah menyelenggarakan berbagai program peningkatan kapasitas untuk negara-negara berkembang di wilayah Asia Pasifik dan Afrika. Beberapa negara yang pernah mengikuti dalam berbagai pelatihan tersebut adalah: Afganistan, Aljazair, Bangladesh, Brunei Darussalam, China, Ethiopia,Filipina, Fiji, India, Iran, Jepang, Kamboja, Kenya, Kiribati, Laos, Madagaskar, Malaysia, Maldives, Myanmar, Mozambik, Namibia, Nepal, Nigeria, Palau, Pakistan, Papua Nugini, Samoa, Solomon Islands, South Africa, South Korea, Sri Lanka, Sudan, Tanzania, Thailand, Timor Leste, Tuvalu, Uganda, Uzbekistan, Vanuatu, Vietnam, dan Zimbabwe.

III. Kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Kerja Sama Teknik

Program Pelatihan tahun 2007 - 2008

1. Technical Assistance on Bamboo Craftmanship for Republic of Fiji Island, Nausori, May 2007.
2.  Training on Microfinance: Establishing and Managing Micro Finance Institution. Jakarta and Bandung, June 2007. 
3. Skill Training on Wood Carving for the Lao PDR, Viantianne, November - December 2007.
4. Apprenticeship Program for Fijian Farmers in Indonesia. Kuningan, Sukamandi, dan Ciawi, July – September 2007.
5.  Regional Workshop on Enhancing Energy Security through Community Based Micro Hydro Technology. Jakarta, August 2007.
6. International Workshop on Women Empowerment in Economic Development: Promoting Women’s Productivity,  Jakarta, Indonesia, April 2008.
7. Apprenticeship for Gambian Farmers in Indonesia. Jakarta and Kuningan, Indonesia, March-June 2008.
8. International Training Program on Microfinance for Cambodia, Lao PDR, Myanmar, Viet Nam, Papua, New Guinea and Timor Leste, Makassar, Indonesia, April 2008.
9. International Training Workshop on Development of Renewable Energy: Its Role in Rural Socio-Economic Development, Bandung dan Subang, Indonesia, May 2008.
10. International Training Program on Business Incubator to Develop Small and Medium Enterprises for Palestine, Jakarta, Indonesia, July 2008.
11.International Training Program on TV Documentary Program Production, Yogyakarta, Indonesia, July 2008.
12. International Workshop on Enhancing South-South Cooperation Roles on Disaster Risk Management, Jakarta dan Yogyakarta, Indonesia, October 2008.
13. International Training Program on Democratization and Good Governance, Jakarta, Indonesia, October 2008.
14. International Training Program on Microfinance for Asia-Africa Countries: Establishing and Managing Microfinance Institution, Jakarta and Yogyakarta, Indonesia, October 2008.

Program Pelatihan tahun 2009

1. International training Workshop on Women Empowerment on Information Technology, Jakarta, Indonesia, March 2009
2. Apprenticeship Program for Asian and African Farmers, Sukamandi, Kuningan, Lembang, Indonesia, April-June 2009.
3. International Training Workshop on Multi Disaster Risk Management : Focusing on Forest Rehabilitation for Timor Leste, Kupang,Indonesia, May 2009.
4. International Training Program on Intensive Shrimp Culture for South Asian and Southeast Asian Countries, Jepara, Indonesia May 2009.
5. International Training Program on Grouper Nursery for Asia and African Countries, Situbondo, Indonesia, May-June 2009.
6. International Workshop on Disaster Risk Management Focusing on: Strategic Planning in South-South Cooperation, Jakarta, Indonesia, June 2009. 
7. International Training Program on Renewable Energy: Micro Hydro Energy End-Use Productivity for Rural Economic Development for Asia-Pacific Countries, Bandung, Indonesia, June 2009.
8. International Training Program on Fishing Technology and Navigation for Pacific Countries, Semarang, Indonesia, June-July 2009.
9. International Training on Appropriate Mechanization and Water Management for Dry Land Agriculture in African Countries, Bogor, Indonesia, August 2009
10. Apprenticeship Program for Timor Leste in SME’s Development, Bekasi, Indonesia, November-December 2009.

Program Pelatihan tahun 2010

1. Apprenticeship Program for Mozambican Farmers in Indonesia, Jakarta, West Java, Yogyakarta, Indonesia, March-may 2010.
2. International Training Program on Handling Freshwater Pests and Fish Diseases for Asia and Pacific Countries, Sukabumi, Indonesia, April 2010.
3. International Training Workshop on Micro Hydro Development to Empower Rural Economic in Remote Areas, Bandung, Indonesia, May 2010.
4. International Training Program on Poverty Reduction, Yogyakarta, Indonesia, June 2010.
5. International Training Program on Forest Rehabilitation for Timor-Leste, Yogyakarta, Indonesia, July 2010.
6. International Training Program on Local Economic Development Through Business Development Services, Yogyakarta, Indonesia, June 2010.
7. International Training Program on Business Incubator to Develop Small and Medium Enterprises: Focusing on Creative Industry, Bandung, Indonesia, July 2010.
8. International Training Program on TV Documentary Program Production, Yogyakarta Indonesia, July-August 2010.
9. International Workshop on Democratic Leadership for Asian and Pacific Countries: Building the Nation, Reforming the State and Developing the Economy, Bali, Indonesia, October 2010.

Program Pelatihan tahun 2011

1. International Training Program on Post Harvest Technology on Fruits and Vegetables, Lembang, Indonesia, April 2011.
2. Apprenticeship Program for Comorian Farmers in Indonesia, Jakarta, Yogyakarta, Kuningan, Lembang, Indonesia, April-May 2011.
3. Dispatch of Indonesian Agriculture Experts to Tanzania and Gambia, Mkindo Morogoro, Gambia, April-June 2011 & Jenoi, Gambia, September-November 2011.
4. International Training Program on Ecotourism for Pacific Countries, Yogyakarta, Indonesia, April-May 2011. 
5. International Workshop on Appropriate Waste Management Technologies, Denpasar, Indonesia, July 2011. 
6. International Workshop on Multi Disaster Risk Management, Banda Aceh, October 2011.
7. Training Program on Business Incubator Management in Palestine, Ramallah, Palestine, November 2011
8. International Training Program on Public Administrative Reform for Good Governance, Jakarta, Indonesia, September 2011. 
9. International Training Program on Forestry for Timor-Leste, Kupang, Makassar, Indonesia, July, October & November 2011.
10. Dispatch of Indonesia Language Teacher and Angklung Instructor to Timor-Leste, Dili, Timor-Leste, October-November 2011.

Program Pelatihan yang telah dilaksanakan hingga bulan Mei 2012:

1. International Training Program on Post-Harvest Technologies on Fruits and Vegetables, Lembang, 9-18 April
2. Workshop on the Strengthening of Technical Cooperation through Public-Private Partnership, Jakarta, 12 April
3. Dissemination of Implementing Agencies’ Facilities to Development Partners, Yogyakarta, 23-26 April
4. International Training Program on Agriculture Water Management for African Countries” di Jakarta dan Jawa Barat (Cikampek, Purwakarta, Cicalengka, Subang dan Bandung), 8-18 April 2012
5. International Training Program on Freshwater Aquaculture for Asian, Pasific, and African Countries, Jakarta dan Jawa Barat, 6-15 Mei 2012

dari :WWW.KEMLU.GO.ID

Prangko Seri : Konperensi UNDP

Tanggal Penerbitan : 27 Maret 1978