TAHUN 1955

PEMILIHAN UMUM KE I 29 SEPTEMBER 1955 DI INDONESIA

Pemilihan Umum ke I di Indonesia- 29 September 1955

Pemilihan Umum ke I di Indonesia- 29 September 1955

 

PEMILIHAN Umum Indonesia 1955 adalah pemilihan umum pertama di Indonesia dan diadakan pada tahun 1955. Pemilu ini sering dikatakan sebagai pemilu Indonesia yang paling demokratis. Pemilu tahun 1955 ini dilaksanakan saat keamanan negara masih kurang kondusif, beberapa daerah dirundung kekacauan oleh DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) khususnya pimpinan Kartosuwiryo. Dalam keadaan seperti ini, anggota angkatan bersenjata dan polisi juga memilih. Mereka yang bertugas di daerah rawan digilir datang ke tempat pemilihan. Pemilu akhirnya pun berlangsung aman.

Pemilu ini bertujuan untuk memilih anggota-anggota MPR dan Konstituante. Jumlah kursi MPR yang diperebutkan berjumlah 260, sedangkan kursi Konstituante berjumlah 520 (dua kali lipat kursi MPR) ditambah 14 wakil golongan minoritas yang diangkat pemerintah. Pemilu ini dipersiapkan di bawah pemerintahan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo. Namun, Ali Sastroamidjojo mengundurkan diri dan pada saat pemungutan suara, kepala pemerintahan telah dipegang oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harahap.

Sesuai tujuannya, Pemilu 1955 ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu:

• Tahap pertama adalah Pemilu untuk memilih anggota MPR. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955, dan diikuti oleh 29 partai politik dan individu.
• Tahap kedua adalah Pemilu untuk memilih anggota Konstituante. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 1955.

Lima besar dalam Pemilu ini adalah Partai Nasional Indonesia mendapatkan 57 kursi MPR dan 119 kursi Konstituante (22,3 persen), Masyumi 57 kursi MPR dan 112 kursi Konstituante (20,9 persen), Nahdlatul Ulama 45 kursi MPR dan 91 kursi Konstituante (18,4 persen), Partai Komunis Indonesia 39 kursi MPR dan 80 kursi Konstituante (16,4 persen), dan Partai Syarikat Islam Indonesia (2,89 persen). Partai-partai lainnya, mendapat kursi di bawah 10, seperti PSII (8), Parkindo (8), Partai Katolik (6), Partai Sosialis Indonesia (5). Dua partai mendapat 4 kursi (IPKI dan Perti). Enam partai mendapat 2 kursi (PRN, Partai Buruh, GPPS, PRI, PPPRI, dan Murba). Sisanya, 12 partai, mendapat 1 kursi (Baperki, PIR Wongsonegoro, PIR Hazairin, Gerina, Permai, Partai Persatuan Dayak, PPTI, AKUI, PRD (bukan PRD modern), ACOMA dan R. Soedjono Prawirosoedarso).

Pemilu 1955 tidak dilanjutkan sesuai jadwal pada lima tahun berikutnya, 1960. Hal ini dikarenakan pada 5 Juli 1959, dikeluarkan Dekret Presiden yang membubarkan Konstituante dan pernyataan kembali ke UUD 1945. Kemudian pada 4 Juni 1960, Soekarno membubarkan DPR hasil Pemilu 1955, setelah sebelumnya dewan legislatif itu menolak RAPBN yang diajukan pemerintah. Presiden Soekarno secara sepihak melalui Dekret 5 Juli 1959 membentuk DPR-Gotong Royong (DPR-GR) dan MPR Sementara (MPRS) yang semua anggotanya diangkat presiden. *)

*)Sumber: Wikipedia 

Prangko Seri "Pemilihan Umum ke I 29 September 1955 di Indonesia"
Tanggal Penerbitan : 29 September 1955

TAHUN 1955 

10 TAHUN P.T.T REPUBLIK INDONESIA

10 Tahun PTT Republik Indonesia

Detik-Detik Pengambil Alihan Jawatan PTT Secara Hirois Oleh Angkatan Muda Pos Telegrap dan Telepon

di Bandung Pada Tanggal 27 September 1945

Tanggal 27 September yang setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Bhakti Postel oleh semua pegawai di jajaran pos dan telekomunikasi bertolak dari diambil-alihnya Jawatan PTT dari kekuasaan pemerintahan Jepang oleh putra putri Indonesia yang tergabung dalam Angkatan Muda Pos Telegrap dan Telepon yang disingkat AMPTT pada tanggal 27 September 1945.

Dengan digerakkan oleh Soetoko, AMPTT yang pada saat itu belum mempunyai pengurus, pada tanggal 3 September 1945 mengadakan pertemuan. Para pemuda AMPTT yang hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Soetoko, Slamet Soemari, Joesoef, Agoes Salman, Nawawi Alif dan beberapa pemuda lainnya. Untuk merealisasikan pemindahan kekuasaan, dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa Kantor Pusat PTT harus sudah dikuasai paling lambat akhir bulan September 1945.

Proklamasi Kemerdekaan sudah berlangsung selama satu bulan. Para pemuda berusaha mendekati Jepang supaya menyerahkan kekuasaan di Kantor PTT karena Komandan Pasukan Jepang menginstruksikan bahwa penyerahan Kantor Pusat PTT harus dilakukan oleh sekutu. Oleh karena itu, rencana untuk merebut Kantor Pusat PTT harus lebih dimatangkan dan dirahasiakan.

Pada tanggal 23 September 1945 Soetoko berunding dengan Ismojo dan Slamet Soemari yang menghasilkan sebuah keputusan yaitu meminta kesediaan segera dari Mas Soeharto dan R. Dijar untuk menuntut pihak Jepang supaya menyerahkan kekuasaan PTT secara damai, akan tetapi jika pihak Jepang tidak mau menyerahkannya, akan ditempuh jalan kekerasan dengan kekuatan yang ada dan bantuan dari rakyat. Setelah kekuasan direbut, mereka berencana untuk mengangkat Mas Soeharto menjadi Kepala Jawatan PTT dan R. Dijar sebagai Wakilnya.

Keesokan harinya, tanggal 24 September 1945 Soetoko meminta Mas Soeharto dan R. Dijar supaya hari itu juga, tanpa menunggu instruksi dari Jakarta, menemui pimpinan PTT Jepang, Tuan Osada, untuk berunding dan mendesak agar hari itu juga pihak Jepang mau menyerahkan pimpinan Jawatan PTT secara terhormat kepada Bangsa Indonesia.

Namun perundingan yang dilakukan oleh Mas Soeharto dan R. Dijar bisa dikatakan gagal, karena hanya diperkenankan mengibarkan bendera Merah Putih di halaman belakang gedung di Jalan Cilaki. AMPTT segera menaikkan Sang Merah Putih secara khidmad pada sebuah tiang khusus, tepat di tempat tugu PTT sekarang.

Tangggal 26 September 1945 Soetoko memanggil Soewarno yang menjadi Komandan Cusin Tai dan Nawawi Alif untuk diberi tugas memimpin pekerjaan meruntuhkan tanggul dan mengelilingi kantor.

Untuk menciptakan koordinasi AMPTT dalam perebutan kekuasaan Jawatan PTT dari tangan Jepang, maka ditetapkan Soetoko sebagai ketua, dengan dibantu oleh tiga wakil ketua yang terdiri dari Nawawi Alif, Hasan Zein dan Abdoel Djabar.

Pada sore hari tanggal 26 September 1945 Soetoko menemui Mas Soeharto untuk memberitahukan rencana perjuangan AMPTT yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 September 1945. Mas Soeharto menerima dan menyetujui rencana tersebut.

Malam itu juga segenap anggota AMPTT disebar untuk mencari dan mengumpulkan senjata tajam, kendaraan bermotor, senjata api dan kebutuhan lainnya. Siasat dan taktik disusun. Penduduk tua, muda dan semua organisasi perjuangan yang berkedudukan di dekat Kantor Pusat PTT dihubungi dan menyatakan kesediaan untuk memberikan bantuan Kepada AMPTT.

Setelah tiga hari berturut-turut diadakan perundingan dengan pihak Jepang dan terus gagal, tibalah hari yang bersejarah yakni tanggal 27 September 1945. Sekali lagi Mas Soeharto dan R. Dijar mengadakan perundingan dengan Pimpinan Jepang di Kantor Pusat PTT. Hasilnya tetap gagal juga. Namun demikian sudah menjadi keputusan AMPTT bahwa tanggal 27 September 1945 kekuasaan atas Jawatan PTT harus direbut dengan kekerasan dari tangan Jepang.

Ketika itu AMPTT siap dengan senjatanya masing-masing. Rakyat sudah dikerahkan dan massa sudah berkumpul di halaman selatan. Soewarno dan pasukannya memasuki ruangan kantor yang dikuasai Jepang dan membuat mereka tidak dapat berbuat apa-apa untuk menghalangi tekad AMPTT. Secara sukarela mereka menyerahkan senjatanya.

Setelah itu Soetoko segera membawa Mas Soeharto dan R. Dijar ke depan massa. Didepan massa, kira-kira pukul 11.00, Soetoko membacakan teks yang isinya sebagai berikut :

Atas nama pegawai PTT dengan ini, dengan disaksikan oleh masyarakat

Yang berkumpul di halaman PTT jam 11.00 tanggal 27 September 1945

Kami mengangkat Bapak Mas Soeharto dan Bapak R. Dijar,

Masing-masing menjadi

Kepala dan Wakil Kepala Jawatan PTT seluruh Indonesia

Atas Nama AMPTT

Tertanda : SOETOKO

Pada saat itu di dalam Kantor Jawatan PTT muncul beberapa pemuda di bawah pimpinan Soewondo. Mereka menurunkan bendera Jepang, dan sebagai gantinya mereka mengibarkan Bendera Merah Putih pada tiang listrik. Massa yang menjadi saksi mata dalam peristiwa yang mengakhiri kekuasaan kolonial Kantor Pusat PTT segera mengumandangkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Seluruh Jawatan PTT dengan semua eselonnya memberikan kontribusi dalam melaksanakan amanat Proklamasi Kemerdekaan yaitu : �Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan denga cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya�.

Pasukan peruntuh tanggul melanjutkan pekerjaannya. Gedung Kantor Pusat PTT siang malam dijaga oleh para pemuda. Mulai keesokan harinya bekas pimpinan Jepang tidak diperkenankan lagi masuk kantor. Mereka disuruh tinggal dirumah mereka yang telah ditempeli tulisan : Milik Republik Indonesia.

Peristiwa pengambil alihan Jawatan PTT dari tangan Jepang oleh Angkatan Muda PTT pada tanggal 27 September 1945 diperingati sebagai Hari Bhakti Postel. Dengan demikian setiap tahun tanggal 27 September dilaksanakan Upacara Bendera Hari Bhakti Postel dan diperingati dengan berbagai kegiatan antara lain pemberian penghargaan Adhi Karya, Bhakti Sosial, olah raga dan lain sebagainya.

( Humas Ditjen Postel, dikutip dari "Sejarah Pos dan Telekomunikasi di Indonesia" )

WWW.POSTEL.GO.ID

Prangko Seri "10 TAHUN P.T.T. Republik Indonesia"
Tanggal Penerbitan : 27 September 1955 

Tahun 1955

10 TAHUN INDONESIA MERDEKA

10 TAHUN INDONESIA MERDEKA

Tidak terlalu banyak catatan peristiwa penting yang bisa ditemukan pada tahun 1955. Yang jelas pada masa itu pemerintahan belum begitu stabil. Sistem pemerintahan yang dipakai mengharuskan anggota kabinet untuk mendapatkan dukungan dari pihak parlemen (sistem parlementer). Jika ada ketidakcocokan antara anggota kabinet dan anggota parlemen maka bisa dipastikan kabinet tersebut tidak akan berumur panjang.
Pada dekade tersebut juga ditandai dengan maraknya pemberontakan di berbagai daerah di Indonesia di antaranya Pemberontakan Kahar Muzakar, pemberontakan DI/TII di Jawa Tengah, Pemberontakan di Aceh hingga perpecahan di tubuh TNI.

Prangko : Seri "10 TAHUN INDONESIA MERDEKA"
Tanggal Penerbitan : 17 Agustus 1955

Koleksi yang dimiliki : Sampul Hari Pertama

Jumlah Koleksi : 1 buah 

TAHUN 1955

JAMBORE NASIONAL I

JAMBORE NASIONAL I

JAMBORE NASIONAL

Jambore Nasional adalah Pertemuan Pramuka Penggalang dalam bentuk  perkemahan  besar yang diselenggarakan oleh Kwartir Gerakan Pramuka dari tingkat ranting sampai tingkat Nasional. Peserta Jambore Nasional adalah para Pramuka Penggalang dari seluruh Indonesia yang yang merupakan utusan dari masing masing Kwartir Daerah. Sedangkan anggota pramuka yang tidak dapat mengikuti kegiatan di Tingkat Nasional dapat menyelengarakan kegiatan Jambore di wilayahnya masing –masing yang disebut dengan kegiatan Ikut Serta Jambore Nasional (ITA JAMNAS). Jambore Nasional juga mengundang peserta dari Negara-negara lainnya.

Jambore Nasional ( disingkat, Jamnas)  pertama kali diselenggarakan tahun 1955 di wilayah Ragunan Jakarta Selatan (Saat itu masih menggunakan nama Kepanduan), Jambore Nasional baru kemudian dilaksanakan kembali di tahun 1973. Pada pertemuan diskusi yang dilakukan pada kegiatan Jamnas 1973 menghasilkan kesepakatan penyelenggaraan Jambore Nasional dilaksanakan secara periodik/ berlanjut. Untuk menindak lanjuti dari hasil diskusi tersebut maka Kwarnas mengeluarkan Petunjuk Penyelenggaraan Perkemahan Besar Penggalang. Hasilnya adalah waktu penyelenggaraan Jamnas diadakan setiap 4 tahun sekali, terhitung dari tahun 1973 dan selanjutnya pada tahun 1977 yang diselenggarakan di Sibolangit, Sumatera utara. Pada Tahun 1981 dilaksanakan di Cibubur bertepatan pula dengan Jambore Asia-Pacific VI.Namun setelah itu Jambore nasional diadakan setiap 5 tahun sekali sampai sekarang.

Sumber : www.pramuka.net

Prangko Seri Jambore Nasional I 1955

Tanggal Penerbitan : 27 Juni 1955